201 | Hk 201 | Parate Eksekusi Dalam Perjanjian Gadai Oleh Perum Pegadaian Wonogiri Di Wonogiri |
202 | Hk 202 | Panti Sosial Sebagai Perwujudan Pemikian Yang Terkandung Dari Hukum Adat Dalam Perkembangan Masyarakat Modern Di Kotamadya Surakarta |
203 | Hk 203 | Fungsi Dactyloscopy Bagi Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana *) |
204 | Hk 204 | Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Kios Pasar Menurut Perda Nomor 2 Tahun 1990 Di Sukoharjo |
205 | Hk 205 | Pelaksanaan Perjanjian Pemasangan Sambungan Telepon Antara Calon Pelanggan Dengan PT. Telkom Di Surakarta |
206 | Hk 206 | Studi Kasus Tentang Pelaksanaan Perkawinan Anak-Anak Di Daerah Kabupaten Karanganyar |
207 | Hk 207 | Nikah tidak Dilakukan Dibawah Pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah (ditinjau Dari Segi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974) |
208 | Hk 208 | Tinjauan yuridis terhadap tugas dan fungsi balai pemasyarakatan (bapas) kelas I Bandung sebagai pembimbing kemasyarakatan dalam proses persidangan anak nakal berdasarkan UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. |
209 | Hk 209 | Pelaksaanan pemberian kridit dengan surat kuasa memasang hipotik danpermasalahannya di Kabupaten Sukoharjo |
210 | Hk 210 | Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia |
211 | Hk 211 | Pengaruh Pemberian Program Jamsostek Terhadap Produktivitas Kerja (Studi Kasus Di Pt Surya Kerta Bhakti Karang Anyar) *) |
212 | Hk 212 | Perlindungan Barang Jaminan Nasabah Pegadaian Melalui Asuransi (Studi Kasus Di Perum Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta) |
213 | Hk 213 | Penyelesaian Perwakafan Tanah Menurut PP No. 28 Tahun 1977 Dan Hukum Islam Di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura |
214 | Hk 214 | Fungsi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Di Dalam Ikut Memperjuangkan Ketentuan Upah Minimum Regional Pada Hotel Cakra Di Kotamadya Surakarta |
215 | Hk 215 | Pelaksanaan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) Pada PT. Intan Pariwara Di Kabupaten Dati II Klaten |
216 | Hk 216 | Pelaksanaan Penarikan Pajak Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri *) |
217 | Hk 217 | Tinjauan Yuridis Tentang Sewa Menyewa Perumahan Dan Permasalahannya Di Kotamadya Surakarta |
218 | Hk 218 | Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Ukuran, Takaran Timbangan Dan Perlengkapannya Oleh Direktorat Metrologi Di Wilayah Kotamadya Surakarta |
219 | Hk 219 | Tanggung Jawab Presiden Kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat |
220 | Hk 220 | Tinjauan Yuridis Terhadap Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Bumi Putra 1912 Setelah Terjadinya Devaluasi 1997 "Di Kantor Rayon Madya Klaten |
221 | Hk 221 | Tinjauan Perusahaan Antar Barang Di Lingkungan Perumka Stasiun Balapan Solo (Studi Antar Barang Perumka Sampai Di Tangan Penerima Di Lingkungan Kodya Solo) |
222 | Hk 222 | Pelaksanaan Pologoro Sehubungan Dengan Jual Beli Tanah Di Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo |
223 | Hk 223 | Tinjauan Yuridis Tentang Intervensi Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta) |
224 | Hk 224 | Pelaksanaan Kontrak Kerja Antara Instalatir Dengan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah Di Semarang |
225 | Hk 225 | Tinjauan Yuridis Tukar Tambah Kendaraan Roda Empat Di CV Balai Kencana Utama Surakarta |
226 | Hk 226 | Pelaksanaan Perlindungan Hukum Dalam Hal Keselamatan Kerja Di PT Sariwarna Asli Textile Sala |
227 | Hk 227 | Pelaksanaan Hak-Hak Tenaga Kerja Wanita Pada PT Intan Pariwara Di Kabupaten Dati II Klaten |
228 | Hk 228 | Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Klaim Asuransi Kecelakaan Anak Sekolah Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Inspektorat Klaten |
229 | Hk 229 | Tinjauan Hukum Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Setelah Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/IN/12/1996 |
230 | Hk 230 | Studi Tentang Keberadaan Asuransi Wisata Pada Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Bagi Sektor Wisata Di Daerah Istimewa Yogyakarta |
231 | Hk 231 | Tanggung Jawab Nahkoda Dalam Kecelakaan Laut Di Perseroan Terbatas Pelni Semarang |
232 | Hk 232 | Pelaksanaan Program Asuransi Beasiswa Berencana Dan Permasalahannya Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Di Purwokerto |
233 | Hk 233 | Aspek Hukum Tentang Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fiducia Pada Bank Bumi Daya Cabang Sala |
234 | Hk 234 | Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fiducia Dalam Praktek Perbankan Di Surakarta |
235 | Hk 235 | Peraturan Hukum Dalam Mengatasi Kredit Macet Di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) |
236 | Hk 236 | Kedudukan Koperasi Pembiayaan Indonesia Surakarta Dalam Melaksanakan Pembiayaan Konsumen Pengguna Kendaraan Bermotor Di Surakarta |
237 | Hk 237 | Prosesi Perkawinan Adat Betawi Di Kalangan Masyarakat Majemuk Studi Kasus Di Daerah Joglo Jakarta Barat *) |
238 | Hk 238 | Studi Tentang Usaha Pencegahan Kelahiran Melalui Aborsi Ditinjau Menurut Hukum Islam |
239 | Hk 239 | Tinjauan Tentang Proses Pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama Dan Pelaksanaannya Pada Perusahaan PT. Damatex Di Salatiga |
240 | Hk 240 | Tinjauan Tentang Cara Dan Pengaturan Perjanjian Perburuhan Berdasarkan PP No. 49 Tahun 1954 Di PT Dan Liris Kabupaten Sukoharjo |
241 | Hk 241 | Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Barang Melalui Laut Oleh PT Pelayaran Bahtera Adhiguna Setelah Berlakunya PP No. 17 Tahun 1988 Di Pelabuhan Samudra Cilacap |
242 | Hk 242 | Peranan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Dalam Rangka Penertiban Tanah Wakaf Sesudah Berlakunya PP No. 28 Tahun 1977 Di Kabupaten Dati II Karanganyar |
243 | Hk 243 | Tanggung Jawab Perusahaan Umum Pos Dan Giro Dalam Pengiriman Surat Di Kabupaten Wonogiri *) |
244 | Hk 244 | Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Kesejahteraan Buruh/ Tenaga Kerja Di Perusahaan PT Air Mancur Palur Surakarta *) |
245 | Hk 245 | Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fiducia Di Bank Negara Indonesia 1946 Kantor Cabang Pasar Klewer Surakarta |
246 | Hk 246 | Tinjauan Peraturan Pengganti UU No. 1 Tahun 1998 Tentang Kepailitan Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Dan Pengadilan Negeri Surakarta |
247 | Hk 247 | Sistem Permodalan Dalam Pengadaan Gula Di PTP XV-XVI Dan Permasalahannya |
248 | Hk 248 | Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Pemberian Asuransi Kecelakaan Diri Pada Mahasiswa KKN UMS Yang Mengalami Kecelakaan |
249 | Hk 249 | Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Polres Sukoharjo) *) |
250 | Hk 250 | Penangan Tindak Pidana Perjudian Pada Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Kepolisian Resort Kota Sukoharjo *) |
251 | Hk 251 | Tinjauan Yuridis Tentang Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas I Surakarta) |
252 | Hk 252 | Tinjauan Tentang Pelaksanaan Putusan Masalah Penyerahan Benda Tidak Bergerak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Klaten) |
253 | Hk 253 | Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Seperti Yang Diatur Dalam Pasal 263 KUHP Beserta Penyelesaiannya Di Pengadilan Negeri Sukoharjo |
254 | Hk 254 | Studi Perbandingan Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Pada Burgelijk Wetboek (KUH Perdata) Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Sukoharjo |
255 | Hk 255 | Pelaksanaan Inpres No. 9 Tahun 1975 Tentang Perjanjian Kredit TRI Pada KUD Madukoro Di Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar |
256 | Hk 256 | Aspek Yuridis Tentang Pelaksanaan Sewa Guna Usaha Pada Perusahaan-Perusahaan Di Surakarta |
257 | Hk 257 | Prosedur Perjanjian Pinjam Uang Dengan Jaminan Benda Bergerak Studi Kasus Di Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta *) |
258 | Hk 258 | Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Pemasangan Iklan Pada Radio Siaran Swasta Nasional Studi Kasus Di Radio Jaya Pemuda Indonesia (JPI) Surakarta |
259 | Hk 259 | Intensifikasi Pelaksanaan Pajak Reklame Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Daerah Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta |
260 | Hk 260 | Tinjauan Terhadap Fungsi Penggandaan Pita Kaset Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Dari Tindakan Pembajakan Di Kodya Surakarta Dan Kodya Semarang |
261 | Hk 261 | Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Hak Cipta Terhadap Desain Dalam Bidang Batik *) |
262 | Hk 262 | Aspek Yuridis Pendaftaran Merk "Super" Perusahaan Tenun Lurik Dan Ikat Pedan Di Direktorat Jendral Hak Cipta Paten Dan Merk |
263 | Hk 263 | Intensifikasi Sumber Keuangan Yang Konvensional Dalam Menunjang Pembangunan Daerah |
264 | Hk 264 | Tanggung Jawab Pengangkut Pada Pengangkutan Penumpang Dengan Kendaraan Mini Bus |
265 | Hk 265 | Pertanggungan Terhadap Kerusakan Barang-Barang Muatan Lewat Laut (Studi Kasus Di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang) |
266 | Hk 266 | Fungsi Dan Peranan Wajib Daftar Perusahaan Khususnya Bagi Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah Di Surakarta |
267 | Hk 267 | Kontrak Kerja Konstruksi (Studi Kasus Jaminan Atas Mutu Hasil Pekerjaan pada Proyek Pembangunan Balaikota Surakarta Tahap I) |
268 | Hk 268 | Peranan Badan Perwakilan Desa Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan pemerintahan Desa (study Kasus Di Desa baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar) |
269 | Hk 269 | Suatu Tinjauan Pelaksanaan Perubahan Status Hukum Dari Bentuk Perusahaan Jawatan Ke Perusahaan Umum Pada Perusahaan Umum Pegadaian Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 (Studi Kasus Di Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Klaten Kabupaten Klaten) |
270 | Hk 270 | Tinjauan Yuridis Terhadap Perseroan Terbatas Pada Perusahaan Tekstil PT. Sari Warna Asli Di Surakarta |
271 | Hk 271 | Pengawasan Bank Indonesia Terhadap Peredaran Bilyet Giro Kosong Yang Terjadi Pada Proses Kliring Di Bank Indonesia Cabang Surakarta |
272 | Hk 272 | Pelaksanaan Ganti Rugi Dalam Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) Sehubungan Dengan Kecelakaan Yang Menimpa Tenaga Kerja Di Dalam Dan Di Luar Tempat Kerja Di Surakarta) |
273 | Hk 273 | Aspek Perjanjian Asuransi Dalam Pelaksanaan Asuransi Sosial Tenaga Kerja Pada Pabrik Gula Di Tasikmadu Karanganyar |
274 | Hk 274 | Kebijakan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia *) |
275 | Hk 275 | Pertanggung Jawaban Perusahaan Jawatan Kereta Api Dalam Pengangkutan Penumpang Dan Barang (Studi Kasus Di PJKA Solo Balapan) |
276 | Hk 276 | Asuransi Kebakaran Di PT. Asuransi Bumi Putera Muda 1967 Cabang Rayon Kotamadya Surakarta |
277 | Hk 277 | Perkawinan Adat Melayu Dalam Struktur Masyarakat Yang Komplek Di Kecamatan Tebing Tinggi Propinsi Riau |
278 | Hk 278 | Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Pedesaan (Studi Kasus Desa Mrisen dan Desa Mendungan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten) |
279 | Hk 279 | Tanggung Jawab PT Pos Indonesia (Persero) Kotamadya Surakarta Terhadap Pengirim Dalam Pengiriman Surat |
280 | Hk 280 | Penghibahan Sebagai Salah Satu Dasar Hukum Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah Di Kabupaten Karanganyar (Suatu Kajian Dari Sudut Hukum Agraria) *) |
281 | Hk 281 | Perlindungan Paten Terhadap Proses Pengecoran Logam (Studi Di Desa Batur, Ceper, Klaten) *) |
282 | Hk 282 | Kredit Kendaraan Bermotor Profesi Guru Suatu tinjauan Hukum Perjanjian (Studi di Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Klaten *) |
283 | Hk 283 | Tinjauan Tentang Teori Dan Praktek Baitul Maal Watamwil (BMT) "Ben Taqwa" Di Purwodadi |
284 | Hk 284 | Tinjauan Tentang Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Bagi Purnawirawan ABRI Oleh PT Fajar Bangun Raharja Di Desa Bolon Kabupaten Karanganyar Dalam Rangka Mewujudkan Program Home Reform |
285 | Hk 285 | Tinjauan Tentang Sengketa Perjanjian Jual Beli Tanah Warisan Yang Dilakukan Oleh Sebagian Ahli Waris (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta) *) |
286 | Hk 286 | Tanggung Jawab PLN Dalam Pengembalian Uang Jaminan Langganan (Studi di PLN Cabang Surakarta) |
287 | Hk 287 | Studi Sistematik Hukum Terhadap Perjanjian Penjualan Bensin Biru Antara Koordinator Pengecer Dari PT. Elnusa Dengan Pengecer Di Sukoharjo |
288 | Hk 288 | Kedudukan Hukum Tanah Bengkok Dan Peranannya Terhadap Kesejahteraan Perangkat Desa Di Desa Kragilan Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali |
289 | Hk 289 | Pemidanaan Terhadap Pelaku Zina (Analisis Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif) *) |
290 | Hk 290 | Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak Penggugat Dan Tergugat Dalam Putusan Verstek (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta) |
291 | Hk 291 | Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Deskriptif Normatif Terhadap Kedudukan Pelaku Euthanasia Aktif) |
292 | Hk 292 | Tinjauan Tentang Peran Pengadilan Terhadap Penyimpangan Atas Benda Sitaan Dalam Sengketa Perdata Yang Dilakukan Oleh Tergugat |
293 | Hk 293 | Peranan Polri Dalam Mengungkap Kasus Pencurian Pulsa Telepon (Studi Di Polresta Malang) *) |
294 | Hk 294 | Tanggung Jawab Biro Perusahaan Travel Di Dalam Memberikan Pelayanan Transportasi Terhadap Masyarakat Pengguna Jasa Di Surakarta |
295 | Hk 295 | Pelaksanaan Kredit Usaha Kecil Untuk Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah Di Kotamadya Yogyakarta |
296 | Hk 296 | Tinjauan Yuridis-Empiris Terhadap Kebebasan Tersangka Dalam Memberikan Keterangan Kepada Penyidik Dalam Proses Pemeriksaan Pendahuluan *) |
297 | Hk 297 | Problematik Yang Timbul Dalam Perjanjian Antara Perusahaan Daerah Air Minum Dan Pelanggan Air Minum Di Kabupaten Grobogan |
298 | Hk 298 | Tinjauan Bank Garansi Dalam Perjanjian Pemborongan Bangunan Serta Praktek Pelaksanaannya Di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman |
299 | Hk 299 | Peranan Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) Dan Pengadilan Negeri Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Macet Di Kodya Yogyakarta |
300 | Hk 300 | Praktek Adat Waris Dalam Hubungannya Dengan Peralihan Agama Di Kabupaten Buleleng |